MUI Desak Pemerintah Tinjau Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace

 

Poto:Ist

MUI Desak Pemerintah Tinjau Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace. Bahkan, MUI secara tegas meminta agar Indonesia mempertimbangkan opsi menarik diri dari keanggotaan forum tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan berpotensi mengaburkan posisi moral Indonesia di panggung internasional. Ia menyebut forum tersebut tidak menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina yang hingga kini masih berada dalam situasi penjajahan.

“Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace tidak mencerminkan keberpihakan kepada Palestina,” ujar KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip MUI Digital, Rabu (28/1/2026).

Menurut KH Cholil, Board of Peace merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bagian dari forum tersebut. Sementara itu, Palestina justru tidak dilibatkan dalam struktur maupun proses pengambilan keputusan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan serta komitmen konstitusional Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah.

Selain soal substansi politik, MUI juga menyoroti adanya beban biaya keanggotaan yang harus ditanggung Indonesia. Hal ini dinilai semakin memperkuat alasan agar pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh manfaat dan dampak keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menilai Board of Peace sebagai bentuk neokolonialisme modern yang dibungkus dengan narasi perdamaian. Menurutnya, persoalan Palestina tidak dapat disederhanakan sebagai konflik dua pihak, melainkan merupakan masalah penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran hukum humaniter internasional yang berlangsung secara sistematis.

MUI menegaskan penolakannya terhadap konsep “perdamaian semu” yang tidak berlandaskan keadilan dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama. Keterlibatan Indonesia tanpa batasan sikap yang tegas dikhawatirkan justru dapat dimanfaatkan sebagai legitimasi moral bagi agenda internasional yang merugikan perjuangan rakyat Palestina.

Dalam pernyataannya, MUI kembali menegaskan bahwa berdasarkan nilai-nilai Islam dan prinsip kemanusiaan universal, segala bentuk penjajahan merupakan kezaliman yang harus diakhiri. Perdamaian sejati, menurut MUI, hanya dapat terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.

Sumber: MUI Digital & pernyataan resmi MUI

Tweet

Subscribe to receive free email updates: