Letjen (Purn) Agus Widjojo: Komunisme sudah nggak laku di dunia, kecuali bagi mereka yang kepala batu

POSMETRO INFO - Putra Pahlawan Revolusi Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo inilah yang menjadi Ketua Panitia Pengarah acara Simposium Membedah Tragedi 1965 yang digelar di Jakarta April lalu. 

Kini Jenderal Agus bersama tim­nya sibuk menyusun rekomendasi hasil simposium. Saat dijumpai di sela-sela acara simposium sebulan lalu, Jenderal Agus mengatakan lebih memilih merekomendasikan rekonsiliasi diikuti pengungkapan kebenaran dibanding penyelesaian secara yuridis. Jadi rekomendasi yang diambil nanti, akan lebih dari sekadar rekomendasi. Karena di situ nanti menjadi pembelajaran. Dengan kata lain, jika apa yang direkomendasikan terbukti tidak bisa diterapkan, hal itu menjadi masukan untuk solusi atau rekomendasi berikutnya.

Dari pernyataan Jenderal Agus ini banyak kalangan mencurigai sejumlah butir rekomendasi yang dihasilkan nanti akan menjadi pertanda bangkit­nya kembali PKI. Benarkan demikian? Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Jenderal Agus berikut ini; 

Saat ini sudah sejauh mana penyusunan hasil rekomen­dasi simposium tragedi 65?

Masih dalam proses, dan nantinya akan kita serahkan kepada pe­merintah lewat Menkopolhukam.

Apa akan ada perubahan-perubahan?

Iya itu kita diskusikan bersama. Karena tim perumus itu pun sudah mewakili elemen-elemen pemangku kepentingan, stake holder.

Apakah masih ada perdebatan-perdebatan?

Sudah mengkerucut.

Termasuk soal permintaan maaf dari pe­merintah?

Itu nggak bisa kita sampai­kan ke publik, ini kan reko­mendasi untuk pemerintah.

Isu PKI kian marak, khususnya setelah Simposium Tragedi 65. Bagaimana itu?

Itu menunjukkan bahwa sebetulnya trauma itu bukanlah monopoli korban eks PKI, walaupun ada juga sih kor­ban lain yang bukan eks PKI. Korban akibat keganasan PKI juga ada. Tapi korban secara psikologis, traumatis itu juga ada.

Ada yang menduga isu PKI yang marak belakangan ini adalah tanda bangkitnya PKI, analisis Anda?

Kalau didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menguji tesis itu, secara logis kita pertanyakan sampai berapa kuat sih sisa-sisa PKI yang masih ada. Kemudian mereka punya back-up atau mitra komunis dari negara mana, karena di dunia interna­sional komunisme itu sudah menjadi ideologi yang tidak laku. Kecuali yang memang kepalanya membatu, dan tidak mau melihat kemajuan yang ada pada lingkungan.

Kalau benar kemudian PKI muncul kembali bagaimana?

Kalau sampai munculnya begitu masif, pertanyaannya adalah masak tidak sempat terdeteksi oleh aparat pemerintah dengan segala perangkat­nya. Walaupun kita tetap mewaspadai untuk kepentingan nasional.

Kalau yang terdeteksi beberapa pekan terakhir oleh TNI maupun Polri itu apa?

Ya seperti itu. Itu artinya, sulit untuk mengkaitkan gejala-gelaja yang mun­cul ini, dengan sebuah basis kekuatan yang masif. Tidak terlihat. Masak itu tiba-tiba muncul, secara masif dan mendadak dan mengalami eskalasi yang begitu tajam dalam waktu yang begitu singkat tanpa bisa dideteksi, itukan bisa kita pertanyakan. 

Maksudnya?

Ada pada pihak-pihak yang sebet­ulnya sekarang banyak menyuarakan ketakutan terhadap munculnya PKI. Karena itu merupakan akibat dan keadaan fase ini memang harus dilalui. Yang penting seperti kemarin itu ada perintah Presiden Jokowi, menindak secara hukum atas semua atribut-atribut dan lambang PKI. Itu ketegasan dari pemerintah dan ditindaklanjuti dari penjabaran tersebut. Dan itu akan tertarik garis yang jelas mana yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Dan yang melang­gar hukum itu agar ditindak melalui penegakan hukum.

Tapi di lapangan seperti masih ada kerancuan, mana atribut yang melanggar hukum dan tidak?

Oleh karena itu ketentuan TAP MPR yang melarang tentang ajaran-ajaran komunisme itu harus dijabar­kan secara detail dan konkret tentang apa saja dianggap sebagai atribut yang melambangkan komunisme. Dan apa saja yang merupakan buku yang merupakan ilmu bagi pengem­bangan pengetahuan secara umum.

Kalau yang terdeteksi beberapa pekan terakhir oleh TNI maupun Polri itu apa?

Ya seperti itu. Itu artinya, sulit untuk mengkaitkan gejala-gelaja yang mun­cul ini, dengan sebuah basis kekuatan yang masif. Tidak terlihat. Masak itu tiba-tiba muncul, secara masif dan mendadak dan mengalami eskalasi yang begitu tajam dalam waktu yang begitu singkat tanpa bisa dideteksi, itukan bisa kita pertanyakan. 

Maksudnya?

Ada pada pihak-pihak yang sebet­ulnya sekarang banyak menyuarakan ketakutan terhadap munculnya PKI. Karena itu merupakan akibat dan keadaan fase ini memang harus dilalui. Yang penting seperti kemarin itu ada perintah Presiden Jokowi, menindak secara hukum atas semua atribut-atribut dan lambang PKI. Itu ketegasan dari pemerintah dan ditindaklanjuti dari penjabaran tersebut. Dan itu akan tertarik garis yang jelas mana yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Dan yang melang­gar hukum itu agar ditindak melalui penegakan hukum.

Tapi di lapangan seperti masih ada kerancuan, mana atribut yang melanggar hukum dan tidak?

Oleh karena itu ketentuan TAP MPR yang melarang tentang ajaran-ajaran komunisme itu harus dijabar­kan secara detail dan konkret tentang apa saja dianggap sebagai atribut yang melambangkan komunisme. Dan apa saja yang merupakan buku yang merupakan ilmu bagi pengem­bangan pengetahuan secara umum.

Ada pihak-pihak yang meminta adanya pelurusan sejarah terkait PKI, komentar Anda?

Siapa sih yang punya kewenangan tunggal untuk meluruskan sejarah. Jadi biarkan saja itu semua menulis­kan versinya. Nanti sejalan dengan waktu masyarakat yang akan me­nilai. Itu lah pelurusan yang paling mungkin kita dapatkan dari berbagai pendapat itu. [rmol]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: