SERANG – Kebutuhan anggaran untuk Pilgub Banten sebesar Rp 299 miliar, untuk tahap pertama Rp 150 miliar sudah bisa digunakan, setelah Pemprov dan KPU menandatangani NPHD pada Selasa (kemarin, red).
Ketua KPU Banten, Agus Supriyatna, Selasa (26/4) menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk Pilgub 2017 sudah ada kepastian dilakukan penandantangan NPHD pada hari ini (kemarin, red). “Saya tadi dapat surat undangan dari pemprov di Hotel Jayakarta Anyer nanti malam (kemarin, red) untuk menandatangani NPHD anggaran pilgub,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seharusnya proses penandatanganan NPHD dapat dilaksanakan pada awal bulan April lalu, namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan lantaran dalam draft NPHD yang dibuat pemprov mencantumkan agar laporan pertanggungjawaban dana ratusan miliar disampaikan pada tanggal 10 Januari tahun selanjutnya.
“Kami minta revisi draft NPHD karena pelaksnaan Pilgub Banten beres pada bulan Maret, lagian dalam Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang Hibah Pilkada kita diminta memberikan laporan paling lambat tiga bulan setelah proses dan tahapan Pilgub selesai. Berarti laporan kita serahkan bisa sampai Juni. Dan akhirnya mereka memahami dan merubah draft NPHD sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Pihaknya berharap setelah NPHD ditandatangani, anggaran tersebut dapat segera dicairkan, karena sesuai dengan tahapan Pilgub pada Maret dan April pihaknya harus segera melakukan langkah-langkah seperti pembentukan badan ad hock atau sementara.
“Kalau dana itu itu sudah cair, kita akan membentuk PPK, KPPS dan segera membentuk Juknis pencalonan dan sebagainya. Kebutuhan anggaran kita untuk Pilgub sebesar Rp 299 miliar, tahap pertama ini Rp 150 miliar, dan sisanya akan diberikan pada APBD Perubahan 2016,” ungkap Agus.
Sekretaris KPU Banten, Septo Kalnadi mengungkapkan setelah NPHD ditandatangani harus ada proses administrasi lainnya yang dilakukan agar uang tersebut dapat dicairkan dan digunakan untuk pelaksanaan Pilgub.
“Pengennya kita uang itu langsung ditransfer ke rekening KPU. Tapi kan dalam aturannya tidak seperti itu, kita harus melakukan registrasi dulu di Kementerian Keuangan, setelah itu registrasi di KPN (Kantor Perbendaharaan Negara, red), dan kemudian kita laporkan hasil register itu, selanjutnya kita baru buka rekening, dan melapor ke DPPKD Banten. Setelah itu baru kita menunggu lagi, karena dalam pencairan di DPPKD juga ada SOP. Dan prosesnya berapa lama disana saya kurang paham,” jelasnya.(rus/bnn)
0 Response to "Dana Pilgub Banten Cair Rp 150 M"
Posting Komentar