Soal Pengusaha Nakal, Pemkot Punya Kewenangan Hentikan Langkah Mereka

Ciputat, SUARA TANGSEL –  Munculnya pengusaha nakal, yang menabrak aturan terkait perizinan untuk memenuhi kepentingan bisnisnya di kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhir-akhir ini menurut koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth), Suhendar merupakan bukti kegagalan pemerintah kota dalam menegakkan aturan.

Situasi ini sekaligus menunjukan rendahnya pemahaman aparatur daerah wabil khusus walikota dan kepala SKPD dalam melihat perizinan yang melulu hanya dimaknai sebagai persoalan administratif atau PAD.

Padahal esensi penting dibalik perizinan adalah perlindungan kepentingan, baik individu warga negara, masyarakat maupun lingkungan agar bisa dikendalikan serta tidak menimbulkan dampak negatif.

Selanjutnya, Suhendar mengatakan, “Dampak negatif dari pembangunan yang tidak terkendali akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat seperti banjir, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, kelangkaan air tanah, wabah penyakit dan lain-lain,” katanya.

Karena itu menurut Suhendar, pemerintah kota Tangsel secara umum, walikota  dan SKPD terkait secara khusus, yakini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah para pihak yang bertanggungjawab atas law enforcement . Sebab mereka diberikan kewenangan,  dan kekuatan akan sumberdaya keuangan dalam APBD yang cukup besar, yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan menghentikan, termasuk membongkar paksa bangunan dan /atau sejenisnya, yang dibangun tidak sesuai izin atau aturan yang berlaku.

“Nah, jika faktanya banyak pengusaha nakal yang merugikan masyarakat di Tangsel, maka pasti itu terjadi karena sesungguhnya didukung oleh pemerintah kota. Bentuk dukungannya adalah berupa tidak mengantisipasi, tidak segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, mendiamkan, dan/atau pura-pura tidak tahu, sehingga pengusaha nakal itu terus beraksi, “kata Suhendar. (21/3).

Tentu saja, bentuk dukungan tersebut biasanya juga harus dibayar dengan harga mahal oleh pengusaha nakal dalam wujud yang sangat variatif dan sulit untuk dibuktikan.

Senada, aktivis Tangerang Selatan Transparancy Watch Andi Bustan Tadampalli, mengatakan untuk mengantisipasi langkah tidak terpuji dari para pengusaha nakal itu, diperlukan ketegasan atau law enforcement. “Dan, untuk memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.” Kata Andi Bustan, Selasa (22/3).

“Jadi jangan ragu-ragu, karena pemerintah kota Tangsel punya kewengan dan kekuatan untuk menghentikan langkah pengusaha nakal yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

(Ris)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: