PKAD: Paradoks Rasio Elektrifikasi 99,83 Persen Menyembunyikan Realitas Gelap

Poto:Ist

PKAD: Paradoks Rasio Elektrifikasi 99,83 Persen Menyembunyikan Realitas Gelap

Global Tangsel — Klaim pemerintah mengenai rasio elektrifikasi nasional yang telah menembus 99,83 persen dinilai menyimpan paradoks serius di lapangan. Angka fantastis itu dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil akses listrik yang dirasakan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Fajar Kurniawan, menilai keberhasilan statistik tersebut kerap dipresentasikan sebagai bukti pemerataan pembangunan energi, namun mengabaikan kualitas dan keberlanjutan layanan listrik itu sendiri.

“Kita sering dibuat silau oleh angka. Rasio elektrifikasi 99,83 persen seolah menandakan Indonesia sudah terang benderang. Tapi jika ditelisik lebih dalam, masih banyak warga yang hidup dalam kondisi listrik yang tidak andal, menyala terbatas, bahkan hanya beberapa jam sehari,” ujar Fajar dalam keterangannya, Jumat (7/2).

Menurutnya, metode penghitungan rasio elektrifikasi selama ini cenderung menitikberatkan pada status teraliri listrik, bukan pada standar kelayakan layanan. Akibatnya, desa yang hanya memiliki satu sambungan listrik komunal atau pembangkit terbatas tetap tercatat sebagai “terelektrifikasi”.

PKAD mencatat, di sejumlah wilayah timur Indonesia, listrik masih bergantung pada genset berbahan bakar solar, dengan biaya operasional tinggi dan pasokan yang tidak menentu. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, layanan pendidikan, hingga fasilitas kesehatan.

“Anak-anak belajar dengan listrik yang sering padam, puskesmas tidak bisa mengoperasikan alat medis secara optimal, dan UMKM sulit berkembang. Ini realitas gelap yang tersembunyi di balik angka hampir 100 persen,” tegasnya.

Fajar menilai pemerintah perlu melakukan redefinisi indikator elektrifikasi, tidak hanya soal ada atau tidaknya listrik, tetapi juga mencakup durasi nyala, stabilitas tegangan, keterjangkauan tarif, serta keberlanjutan sumber energi.

PKAD juga mendorong percepatan transisi ke energi terbarukan berbasis lokal seperti PLTS, mikrohidro, dan biomassa desa sebagai solusi jangka panjang untuk wilayah yang belum terlayani jaringan utama PLN.

“Tanpa keberanian mengakui masalah di balik statistik, kita hanya akan merayakan pencapaian di atas kertas, sementara sebagian rakyat tetap hidup dalam kegelapan,” pungkasnya.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: